Tembakau Untuk Kemakmuran Indonesia

news

OPINI

meme06
Opini

Curhat Petani Tembakau 

Kondisi cuaca membuat produksi tembakau petani mengalami penurunan secara kualitas. Tanaman tembakau adalah produk yang sangat sensitif terhadap cara budidaya, lokasi tanam, … Keep Reading

Ngawur Jika Tuding Tembakau Biang Kemiskinan

in News/Ragam by
ilustrasi 7

Kretek.co –   Ironi banyak terjadi di negeri ini. Termasuk juga dalam memancang komoditi tembakau. Dari sisi regulasi digencet sana-sini. Promosi diatur ketat. Konsumsi pun tak bisa sembarangan, bahkan terkadang kucing-kucingan. Seakan-akan rokok sudah kategori narkoba.

Padahal, rokok barang legal seperti ditegaskan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut MK, meski rokok dan tembakau mengandung zat adiktif , tidak tepat  menyandingkan rokok sama dengan narkotika.

Yang sering orang lupa, sumbangan dari industri yang diterima pemerintah tahun lalu saja mencapai Rp150 triliun dalam bentuk cukai dan pajak mengalahkan kontribusi industri migas, properti.

Toh, nada ‘kebencian’ tak kunjung hilang ke produk tembakau. Paling menyakitkan industri, rokok, dianggap sebagai biang kemiskinan.

Stempel biang kemiskinan itu dilekatkan Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, hingga Badan Pusat Statistik (BPS). Keduanya kompak menyebut rokok sebagai komoditi pemicu kemiskinan.  PKEKK menyebut, harga rokok murah jadi penyebab kemiskinan.

Adapun BPS menyebut rokok penyumbang kemiskinan nomor dua setelah beras dengan kontribusi sebesar 8,08 persen terhadap garis kemiskinan di perkotaan. Sedangkan di perdesaan kontribusinya 7,68 persen.

Hitungan BPS, penduduk miskin memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Hal itu dihitung berdasarkan pengeluaran kebutuhan minimum yang disetarakan dengan 2.200 kalori per kapita per hari. Data BPS itu seolah menjadi ‘kebenaran mutlak’.

Tak heran, Wakil Presiden ‎Jusuf Kalla turut mengamini. Kata Kalla, rokok membuat masyarakat semakin miskin karena meski harga rokok naik, pendapatan ‘ahli hisap’ tak naik. Sementara duit yang ada tetap dibelikan rokok. Alhasil, ekonominya tak berubah.  “Orang bisa miskin itu kalau tingkat pengeluaran lebih tinggi dari pendapatannya,” kata Kalla, dilansir Tempo.

Benarkah sesimpel itu?
Pelabelan miskin atau tidak miskin sejatinya sensitif dan tidak mudah. Kategori kemiskinan pun punyak banyak versi. Ada kemiskinan absolut, ketika seseorang tak mampu memenuhi kebutuhan minimum agar bisa bertahan hidup.

Ada kemiskinan struktural, sebagai suatu keadaan orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah. Ketidaktepatan kebijakan pemerintah juga bisa menyebabkan kemiskinan struktural.  Ada pula kemiskinan kultural dan situasional, yang lebih dikarenakan kondisi atau daerahnya yang membuat seseorang rentan miskin.

Sementara merujuk Undang Undang RI nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Sementara Bank Dunia menggunakan batas kemiskinan dengan penghasilan USD1 per hari per kapita.

Nah, rokok menjadikan seseorang miskin masuk kategori mana? Yang banyak terjadi, kemiskinan itu lebih karena kebijakan. Rakyat tetap miskin karena pemerintah tidak bisa menekan kenaikan harga-harga yang otomatis membuat nilai uang masyarakat makin tak bernilai.

Di  saat yang sama kesempatan kerja tidak bertambah.  Jika seperti ini, mereka yang berada di kelompok rentan miskin bisa dengan mudah masuk ke kategori miskin. Alhasil, penyebab kemiskinan itu kompleks, tidak simpel.

Belum lagi, BPS tidak memerhatikan kemungkinan pola perilaku konsumen. Bukan hal yang aneh, ketika harga naik, konsumen mengurangi jatah belanja, termasuk belanja  rokok. Jika sebelumnya membeli sebungkus, karena harga naik, hanya beli beberapa batang. Atau bukan yang sering terjadi, konsumen malas beli dan lebih doyan minta ke teman. Coba saja cermati. Itulah keragaman masayarakat Indonesia.

Rokok bukan faktor tunggal
Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati  sepakat, tidak ada faktor tunggal dari penyebab kemiskinan. Malahan, berlebihan jika kemiskinan itu dilekatkan pada suatu produk, dalam hal ini rokok. Terkesan, ada cuci tangan akibat tidak mampu memberantas kemiskinan.

Faktor penyebab utama dari naiknya angka kemiskinan lebih karena ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan formal dan juga banyaknya pemutusan hubungan kerja yang akibat perlambatan ekonomi.

“Jadi, rokok bukan penyebab kemiskinan, bahwa terjadi kenaikan persentasi pengeluaran memang iya sehingga terkesan seolah olah harga rokok tinggi jadi penyebab kemiskinan. Tetapi analisa BPS tidak lengkap,” ujar Enny, saat dihubungi.

Menurutnya, masih tingginya persentase kemiskinan itu lebih karena adanya kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang memang belum bisa dikendalikan oleh pemerintah sehingga mereka yang berada di kelompok rentan miskin bisa dengan mudah masuk ke kategori miskin.

Pengamat intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengingatkan, dalam setiap pembahasan isu tembakau, tidak bisa berdiri sendiri atau mengedepankan kepentingan lembaga sendiri karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Tatkala kita bicara mengenai industri rokok maka kita harus melihatnya secara holistik dan multi aspek. Dalam industri ada entitas yang terdiri dari buruh/pegawainya, sebagai suatu hal yang tak dapat kita abaikan,” kata dia.

Isu-isu tertentu terhadap komoditi tembakau, seharusnya dilihat dengan cara pandang luas supaya tidak berpotensi menimbulkan kerawanan sosial karena ada jutaan buruh, jutaan keluarga yang bergantung ke sektor komoditi tembakau.

“Hal ini tentu dapat memicu kerawanan sosial, sangat mudah menjadi obyek proxy. Kemarahan massa mudah disulut sehingga mengganggu keamanan bahkan pertahanan negara,” tegasnya.

Jadi, jangan mudah bilang tembakau biang kemiskinan .

(*)

ES

 

 

Penggunaan DBHCT Tidak Boleh Semaunya

in News by
ilustrasi 6

Kretek.co – Usul pemerintah pusat supaya daerah bisa menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBCHT) demi menunjang infrastruktur dan kebutuhan lain di luar komoditi tembakau dan sektor kesehatan harus disertai dengan transparansi dan juga kejelasan penggunaaan.

Bukan rahasia lagi, DBHCT sering salah peruntukan. Misal digunakan untuk proyek infrastruktur jalan yang tidak pernah disosialisasikan terlebih dahlu ke pemangku kepentingan tembakau.  Bahkan, di sejumlah daerah, DBHCT bebas digunakan untuk pembelian kendaraan dinas.

Padahal, seharusnya, penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tetap mendukung industri hasil tembakau. Selain itu, DBHCT juga dipergunakan sebagai dana pengendali eksternalitas negatif rokok seperti perintah undang-undang.

Asal tahu saja, penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau diamanatkan dalam Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Direktur Institute for Development Economy and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengemukakan, pada dasarnya, anggaran yang didapat dari cukai memang digunakan untuk mendorong pembangunan. Namun, tidak bisa asal pakai dan juga harus ada kejelasan peruntukan.  Karena, dana tersebut diambil dari komoditi tembakau atau komoditi lain yang dikontrol melalui instrumen cukai.

“Penggunaanya tentu harus terukur. Sektor strategis apa yang dimaksud jika ingin menggunakan DBHCT. Harus ada ukuran-ukuran yang jelas, jika tidak jelas, ini dikhawatirkan jadi bancakan,” tegas Enny, saat dihubungi, Sabtu (19/11).

Memang, saat ini, dengan target mendorong infrastruktur di daerah, kebutuhan dana akan menjadi besar. Namun tetap saja peruntukan DBHCT harus terkontrol. Jangan sampai di tengah perlambatan ekonomi, penggunaan dana itu justru tidak efektif mendorong ekonomi.

Penyalahgunaan DBHCT terjadi lantaran tidak pernah ada aturan teknis penggunaan disertai indikator atau outcome penggunaan dana. Akibatnya, kepala daerah bisa dengan leluasa menggunakan dana sesuai kepentingannya.

“Ketika diberikan ke pemda, mestinya ada indikator yang jelas. Dana ini juga kan untuk mencegah dampak eksternalitas negatif dari rokok, misal digunakan untuk penunjang sektor kesehatan,” ujar Enny.

Enny menyarankan, agar industri hasil tembakau di dalam negeri bisa bertahan dari sisi pasokan kebutuhan tembakau, dana itu bisa juga dialokasikan ke petani cengkeh dan tembakau agar kualitas meningkat sehingga pada akhirnya mendukung kebutuhan industri.

“Subsidi untuk petani cengkeh sangat logis, bisa melalui subsidi pupuk. Untuk peningkatan kualitas tembakau, sehingga suplai tembakau meningkat yang ujungnya juga membantu industri,” ujarnya.

Dengan bantuan dana tersebut, ditambah anggaran dari Kementerian Pertanian, diharapkan akan didapat kepastian angka titik maksimal dari sisi produksi tembakau nasional. Sehingga sisanya bisa dipenuhi dengan impor. Artinya, ada kejelasan terlebih dahulu dari sisi pemerintah sehingga industri juga bisa tenang ketika mengambil opsi impor tembakau.

Enny sepakat, meski dari sisi anggaran DBHCT lebih kecil dibanding Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK), tetap saja peruntukannya harus jelas dan penyelewenangan dana bisa dijerat penegak hukum. Untuk itu, ia menyarankan, agar dirancang dengan rinci outcome dari dana tersebut. Misalkan ketika digunakan sekian miliar, apa impact yang didapat publik. Jika tidak sesuai, maka penegak hukum bisa melakukan audit.

Di sisi lain, UU Cukai yang tidak meletakkan penyalahgunaan wewenang penggunaan DBH CHT sebagai tindak pidana korupsi, juga harus dikaji ulang karena tidak pas dengan semangat transparansi dan keadilan. “Supaya daerah sadar bahwa tidak boleh diselewengkan karena panduannya jelas,” tegas Enny.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menambahkan, peluang penyalahgunaan DBHCT terbuka karena dari sisi aturan alokasi untuk menanggulangi dampak negatif dari rokok sekitar 50%. Sisanya, bisa saja dibuat tanpa kejelasan peruntukan.

 “Karena di rumusan undang-undang atau aturan, diskkresi diberikan ke daerah sudah diatur 50% yang diearmarked, maka daerah jadi leluasa mengggunakan dan menyimpang dengan maksud dan tujuan awal,” ujar Yustinus.

Agar tidak terjadi penggunaan anggaran yang tidak jelas, seperti dipakai untuk membeli kendaraan dinas, maka harus ada pedoman dan aturan lebih jelas dan mengikat, supaya tidak ada penyimpangan atau ruang untuk melakukan penyimpangan yang seolah dilegalkan.

Gugun El Guyanie, dalam buku Ironi Cukai Tembakau, menulis, kewenangan DBHCT sepenuhnya di pemerintah daerah, tidak aneh jika pengelolaannya seringkali tidak melibatkan masyarakat. Akibatnya, banyak proyek dadakan leluasa mengambil dari alokasi DBHCT.

Belum lagi, kewenangan penuh eksekutif atas dana itu menyebabkan nihilnya pengawasan parlemen atas penyusunan dan pelaksanaan program DBH-CHT. Misal di Sleman, posisi eksekutif memungkinkan mereka membuat keputusan tanpa diskusi dengan pihak lain. Setiap SKPD hanya diminta menyerahkan usulan anggaran untuk ditelaah Tim Sekretariat bentukan eksekutif, untuk kemudian disetujui.

Maka, harapan Ketua Forum Komunikasi Pabrik Rokok Kecil (FKPRK) Agus Suparyanto, agar DBHCT digunakan untuk mempertahankan IHT dan bukan untuk kepentingan yang sama sekali tidak terkait, sangat beralasan.  “Kami hanya berharap penggunaan dapat tetap dalam semangat memperkuat Industri Hasil Tembakau,” katanya, dilansir Krjogja.

(*)

ES

 

 

Potret Regulasi Tembakau di Negara Lain 

in News/Regulasi by
meme06

Kretek.co –   Kontribusi besar Industri Hasil Tembakau mencapai Rp150 triliun lebih per tahun, itu belum termasuk pajak. Namun, Indonesia belum memiliki regulasi yang melindungi tembakau dari hulu hingga hilir

Padahal, di negara-negara yang juga memiliki komoditi tembakau dan menyadari arti penting ekonomi tembakau. Karena itu mereka membuat regulasi yang jelas dan memiliki perspektif melindungi berbagai pemangku kepentingan mulai dari industri hingga petani.

Misal Amerika Serikat. Meski menjadi salah satu negara yang gencar memberi dana anti tembakau, pemerintahnya memiliki regulasi yang memiliki keberpihakan terhadap komoditi tembakau. Ini dilakukan karena sejumlah  negara bagian menjadi produsen tembakau.

Berikut kebijakan komoditi tembakau di sejumlah negara yang dirangkum dari berbagai sumber.

Tiongkok
Komoditi tembakau di negeri Panda dikuasi penuh oleh negara melalui China National Tobacco Corporation (CNCT) yang didirikan pada 1982. Badan ini mengatur alur komoditi tembakau mulai dari hulu hingga hilir.

CNTC punya tugas  mengoperasikan semua aspek industri tembakau meliputi perkebunan, pembelian dan alokasi daun tembakau, produksi dan distribusi rokok, cerutu dan produk tembakau lainnya. Termasuk impor dan ekspor bisnis untuk industri tembakau.

CNCT membentuk perusahaan-perusahaan tembakau di tiap provinsi. Badan super power ini memiliki 300.000 staf dan pekerja. Tercatat, ada 100 pabrik yang bernaung di bawah CNCT dan 2.000 stasiun pengeringan daun tembakau.

Di China, setiap pabrikan, perusahaan swasta atau asing yang akan masuk ke komoditi tembakau harus mendapat lisensi dari The State Tobacco Monopoly Administration (STMA). Namun, porsi asing di komoditi tembakau di China tak boleh lebih dari 1 persen.

STMA memiliki unit usaha The China Tobacco Leaf Production Procuring and Sale Corporation yang mengatur kontrak pengadaan komoditi tembakau dengan petani. Alhasil, petani tidak leluasa menentukan luasan tanam. STMA juga menjadi pembeli tunggal untuk semua daun tembakau yang diproduksi petani.

Namun, dengan sistem monopoli tersebut  seringkali ada gesekan antara petani, distributor, pabrik dan pengecer. Juga, benturan kepentingan antara industri tembakau di provinsi dan STMA yang berpusat di Beijing.

Jepang
Hampir mirip di China, Jepang  menerapkan pola monopoli terhadap komoditi tembakau yang diatur oleh Japan Tobacco Incorporated (JCI) yang bentuk pada 1985. Meski dimonopoli, para petani diuntungkan karena badan ini membeli  seluruh produksi tembakau petani  dengan harga lebih tinggi melebihi acuan harga pasar internasional.

Melalui Tobacco Business Act, pemerintah punya kewenangan penuh terhadap setiap aspek bisnis komoditi tembakau. Mulai produksi, pembelian daun tembakau, pembuatan dan distribusi produk tembakau. Ini dilakukan agar industri dapat memberi kontribusi maksimal terhadap fiskal negara. Fasilitas produksi yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah.

Meski ada kebijakan pro tembakau, jumlah petani menurun drastis dari sekitar200.000 keluarga pada tahun 1970 kini tersisa sekitar 20.000 keluarga saja.

Uni Eropa
Uni Eropa merupakan produsen tembakau kelima terbesar setelah China, India, Brasil, dan Amerika Serikat. Di sana, komoditi tembakau mendapat subsidi 1% dari total anggaran Uni Eropa. Subsidi diberikan lantaran kontribusi tembakau ke pemasukan Uni Eropa mencapai 70 miliar euro.

Meski terjadi reformasi kebijakan pada tahun 2002, hingga 2010, tembakau tetap mendapat subsidi. Uni Eropa menerapkan pajak impor tinggi untuk melindungi industri tembakau mereka. Sementara untuk memantau pasar pertanian, Uni Eropa melahirkan Common Market Organisations (CMO).

Meski tembakau mendapat subsidi, Uni Eropa juga memberi kemudahan bagi petani yang ingin beralih ke tanaman lain. Hal ini dilakukan, seiring dengan kian gencarnya, kampanye global anti tembakau.

Amerika Serikat
Di Amerika, tembakau tumbuh di 21 negara bagian. Penghasil tembakau terbesar yakni negara bagian Kentucky dan North Carolina, mencapai dua pertiga dari tembakau yang ditanam.

Selama satu abad, tembakau menjadi tulang punggung ekonomi Kentucky dan menjadi primadona bisnis pertanian. Texas, Oklahoma, dan wilayah tengah menjadi daerah utama penghasil tembakau.  Hingga saat ini, tembakau tetap menjadi sumber pendapatan terpenting dari sektor pertanian Amerika.

Dukugan Amerika terhadap komoditi tembakau terlihat dari kucuran subsidi mencapai Rp10 triliun sejak 1995 hingga 2010. Untuk melindungi pasar tembakau dalam negeri, dikeluarkan regulasi tembakau Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act.

Salah satu pasal dalam beleid itu, berisi aturan produk tembakau tidak boleh mengandung rasa buatan atau alami selain tembakau dan menthol, misalnya herbal atau rempah-rempah. Tak heran, rokok Kretek ‘diharamkan’ masuk Amerika. Aturan ini menjadi instrumen non tarrif barrier bagi produk rokok negara lain.

India
Tembakau telah menjadi komoditi penting selama hampir tujuh abad di India. Pada akhir abad ke-19, industri tembakau India berkembang pesat. Pada tahun 1945 Tobacco Grading Inspectorate didirikan untuk memastikan kualitas tembakau yang akan diekspor. Sementara lembaga Indian Central Tobacco Committee (ICTC) dibentuk untuk mengontrol pertanian tembakau di India, baik aspek teknis maupun aspek ekonomi.

Setelah merdeka, tepatnya pada tahun 1947, ICTC membentuk Central Tobacco Research Institute untuk melakukan riset tentang rokok dan Lanka, produk tembakau khas India.  Selanjutnya, pada tahun 1956 Tobacco Export Promotion Council (TEPC) didirikan untuk mendukung, melindungi, dan memajukan ekspor tembakau India. Semua itu dilakukan, lantaran besarnya kontribusi pertanian dan industri tembakau bagi perekonomian India, tidak hanya dalam penerimaan pajak, tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerjadan penerimaan ekspor.

Di sisi lain, India mengambil risiko dimusuhi industri rokok dan petani tembakau karena sejak Oktober 2008 melarang rokok diiklankan dan dipromosikan di media massa, media luar ruang, ataupun menjadi sponsor olahraga dan pergelaran musik. Di India, Industri juga dilarang menggunakan deskripsi yang membuat salah persepsi seperti pencantuman kata light, ultralight, atau low tar.

Argentina
Industri tembakau dari Argentina memproduksi 157.294 ton tembakau pada tahun 2003-2004, yang sebagian besar (93.327 ton) diekspor.  Industri tembakau didominasi dua perusahaan transnasional: Massalin Particulares SA, anak perusahaan Philip Morris International dan Nobleza Piccardo.

Produsen tembakau terkonsentrasi provinsi Jujuy dan Salta dan Misiones dengan produksi lebih dari 45.000 ton per tahun. Penghasil tembakau lainnya adalah Provinsi Tucumán, Corrientes, Chacodan, dan Catamarca. Tembakau memainkan peran penting dalam perekonomian daerah penghasil.

Pemerintah mendukung industri tembakau melalui Dana Tembakau Khusus (Fondo Especialdel Tabaco, FET), berupa subsidi ditambah akses lebih mudah kredit untuk modernisasi. Juga terdapat jaminan kredit untuk petani, agar kualitas tembakau yang dipasok untuk industri bisa dijaga.

Pada Juli 2011 Argentina mengesahkan Undang-undang Anti-Rokok yang mengatur larangan merokok di tempat-tempat publik. Namun, Argentina belum menandatangani FCTC sebagai konvensi internasional yang mengatur peredaran tembakau.

Singapura
Sejak tahun 1970-an larangan merokok telah menjadi bagian dari regulasi pemerintah Singapura. Di sana, rokok dikenai pajak tinggi plus kemasan rokok harus dijual dengan gambar-gambar seram yang menunjukkan bahaya merokok.

Singapura adalah negara persemakmuran yang mendapat dukungan dari Inggris dan aliansi Trans-Atlantik, yakni Amerika Serikat. Tak heran, dukungan pemerintah Singapura juga diberikan terhadap aktivitas usaha kedua negara. Lihat saja, ketika negara lain tidak mempunyai akses terhadap bisnis di Korea Utara, British America Tobacco (BAT)  Singapura leluasa memasarkan produknya ke Korea Utara.

Singapura juga saat ini tengah merancang aturan standardisasi kemasan rokok maupun produk tembakau lainnya. Khusus rokok, kemasan wajib polos tanpa ad logo dan merek.

Selain Singapura dan Malaysia, Thailand tergolong maju dalam regulasi rokok. Negara ini telah meratifikasi FCTC pada 8 November 2004. Thailand telah banyak menunjukkan kemajuan dalam mengendalikan konsumsi rokok di negaranya. Ini ditunjukkan dengan prevalensi perokok yang turun. Tahun 1995, prevalensi pria perokok mencapai 70 persen dan kini 40 persen.

Thailand
Di Asia, Thailand salah satu negara paling keras terhadap sektor tembakau. Dari sisi harga jual pun, terhitung mahal mencapai Rp50 ribu per bungkus. Hal itu terjadi karena sejak 1992 negara ini mengeluarkan dua regulasi yang berkaitan kontrol atas produk tembakau.

Pertama, UU Pengendalian Produk Tembakau yang mengatur pengemasan, pelabelan, promosi, periklanan, dan sponsorship produk tembakau. Melalui aturan ini, Thailand menerapkan aturan gambar seram di tiap produk rokok sekaligus melarang semua iklan dan promosi tembakau.

Regulasi kedua yakni UU Perlindungan Kesehatan bagi Nonperokok. Beleid ini menjadi dasar pelarangan merokok di semua tempat publik, transportasi, hingga perkantoran dan pusat belanja.

ES

1 2 3 70
Go to Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com