Tembakau Untuk Kemakmuran Indonesia

ilustrasi kretek (9)

GAPPRI Berharap Jokowi Lebih Bijak Melihat Isu Tembakau

in News by

Kretek.co – Kampanye anti tembakau dipastikan kian marak seiring ‘perayaan’ Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia, hari ini.  Oleh karena itu, Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo dengan pesan utama bahwa semakin gencarnya pemberitaan dan propaganda negatif dan provokatif oleh kelompok anti tembakau tentang Industri Hasil Tembakau (IHT), sesungguhnya itu bermuara dari kekuatan asing yang ingin merusak sendi-sendi ekonomi bangsa melalui “proxy war”.

Berikut surat lengkap GAPPRI yang dikirimkan ke Presiden Jokowi

Kepada Yang Terhormat
Presiden Republik Indonesia
Bapak Ir. H. Joko Widodo

Di
Istana Negara, Jakarta.

Salam hormat,

Dari kami, Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia,  untuk Bapak Presiden Ir H. Joko Widodo yang kami banggakan.

Sebagai warga bangsa yang mencintai NKRI dan menjunjung tinggi UUD 45 dan Dasar Negara Pancasila, kami tergerak untuk menulis surat terbuka kepada Bapak Presiden. Mohon dengan hormat kepada Bapak Presiden berkenan membaca surat ini, atas berkenannya kami sampaikan terima kasih.

Dengan semakin gencarnya pemberitaan dan propaganda negatif dan provokatif oleh kelompok anti tembakau tentang Industri Hasil Tembakau (IHT), kami menilai, sesungguhnya itu bermuara dari kekuatan asing yang ingin merusak sendi-sendi ekonomi bangsa melalui “proxy war”.

Kelompok upahan ini sejatinya sudah lama memprovokasi lembaga resmi pemerintah baik Legislatif maupun Eksekutif. Akibatnya terbit kebijakan-kebijakan yang tidak rasional lagi. Undang Undang dan Peraturan Menteri sampai ke tingkat Pemerintahan Daerah secara sistemik membahayakan kekuatan ekonomi NKRI melalui Industri Hasil Tembakau.

Seperti yang disampaikan Panglima TNI beberapa waktu lalu, Proxy War yang mereka lakukan itu, terlihat dari target mereka yang memaksakan kehendak agar Indonesia meratifikasi dan mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), produk hukum yang 100 persen buatan asing.

Sudah banyak ahli yang menyatakan, bila kita mengaksesi FCTC, maka sepenuhnya IHT yang mampu memberikan pendapatan bagi pemerintah ratusan triliun akan dikendalikan oleh asing melalui badan dunia bernama World Health Organisation. Padahal, banyak berita yang menyatakan, WHO tidak sepenuhnya netral setelah mereka terlilit masalah keuangan.

Kedua, seperti disampaikan Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Bapak Firman Subagio, gerakan ini dibiayai industri farmasi global. Karena itu, gerakan antitembakau ini patut dipertanyakan, mereka bekerja untuk kepentingan siapa dan dengan tujuan apa.

Kami melihat, kegiatan kelompok antitembakau yang mengaitkan IHT dengan peraturan kesehatan sangat tidak relevan. Pengenaan cukai tembakau menegaskan bahwa IHT sudah sepenuhnya di bawah kontrol pemerintah.

Mengaitkan IHT dengan kesehatan, kami menilai berlebihan. Padahal dampak kesehatan yang disebabkan asap kenalpot di jalan raya tentu lebih membahayakan dari pada asap rokok.

Banyak hal lain yang berkaitan dengan kesehatan justru diabaikan kelompok antitembakau ini, seperti makanan berformalin, junkfood, dan masih banyak lagi, yang justru banyak dikonsumsi anak-anak kita yang berusia dini.

Apa sebabnya? Kami menduga, karena tidak ada pihak yang mengupah untuk kampanye kesehatan yang mendasar seperti itu.

Mengaitkan IHT dengan peraturan Kesehatan, membuat Negara tidak berdiri di tengah dengan bersikap adil dalam melindungi warga bangsanya yang berusaha dan bekerja di sektor ekonomi yang sah.

Kami memandang, saat ini terjadi kerancuan program dan kebijakan yang membingungkan oleh sebab pelarangan kawasan tanpa rokok yang terkesan dibuat-buat, dan banyak bertentangan dengan asas peraturan yang di atasnya (lex superior derogat legi inferiori).

Bapak Presiden Jokowi yang bijaksana.

Kami memohon, Bapak Presiden berkenan memandang lebih arif dan jeli terhadap kampanye hitam kelompok antitembakau yang mendesak Pemerintah  Indonesia meratifikasi dan aksesi FCTC. Karena begitu kita meratifikasi produk Hukum Internasional itu, kita kehilangan kedaulatan atas industri rokok nasional.

Sementara, kalau dicermati lebih dalam, isi FCTC itu tak lebih dan tak kurang adalah siasat dagang mutakhir rezim ekonomi kapitalis. Dengan mendompleng regulasi, mereka bisa berjualan dengan harga setinggi-tingginya dengan keuntungan sebesar-besar karena biaya promosi telah diambil alih melalui aturan yang digulirkan pemerintah sendiri.

Apa yang kami haturkan ini tidak berlebihan. Sebab industri farmasi multinasional telah menemukan nikotin sintetis dan tembakau sintetis. Faktanya, saat ini sudah beredar rokok yang disebut “rokok elektrik” dengan teknologi tinggi, yang mana industri lokal tidak mampu memproduksinya.

Kami percaya Negara yang telah memberikan otoritas kepada Bapak Presiden sebesar-besarnya, seadil-adilnya dan sebenar-benarnya akan mengatur dengan bijak rumah tangga Negara kita sendiri demi untuk menjaga kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran, kejayaan, dan keutuhan lahir dan batin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa perlu diatur-atur oleh pihak asing.

Demikian, ungkapan ketidakadilan yang menimpa kami para pemangku kepentingan IHT dan para konsumen yang taat dan tertib membayar lunas cukai dan pajak rokok sebelum kami menikmati rokoknya.

Terimakasih atas perhatian Bapak Presiden.

Hormat kami,

Jakarta, 31 Mei 2016

Ismanu Soemiran

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia

 

Latest from News

Go to Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com