ilustrasi kretek (9)

Kementerian Keuangan Diminta Tidak Panik Meski Penerimaan Cukai Semester Pertama Drop

in Cukai by

​- Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea Cukai, diminta untuk tidak panik dan tidak mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif, meski penerimaan cukai pada semester pertama tahun 2016, anjlok 27,26 persen atau hanya menyumbang Rp 43,72 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu  sebesar Rp 58,30 triliun.

“Sebenarnya tidak perlu panik, sebab   berdasarkan asumsi perhitungan industri, walaupun ada APBNP, target itu akan tercapai,” ujar Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) H Ismanu Soemiran, saat dihubungi, Rabu (20/7). 

Seperti diketahui, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali memberi sinyal bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) akan dipercepat, menyusul kenaikan target penerimaan cukai hasil tembakau dalam APBNP 2016 menjadi sebesar Rp 141,7 triliun.

Ismanu menegaskan, para pelaku usaha IHT tetap berkomitmen mendukung pemerintah dalam membiayai program negara meski kondisi industri juga semakin berat. 

“Tidak perlu mengadakan kebijakan yang ekstrim, seperti dengan bahasa percepatan dan sebagainya, karena industri tembakau sudah menghitung, target cukai akan tercapai sesuai APBNP. Yang harus dijaga itu volume jangan sampai turun,” ujarnya.

Manakala penerimaan cukai anjlok, kemudian tiba-tiba diterapkan kebijakan dengan bahasa percepatan penerapan cukai, diibaratkan industri tidak lurus, belok-belok, padahal masih on the track. 

Ismanu memastikan bahwa  penerimaan pemerintah dari CHT drop itu karena rupiahnya sudah diambil dulu sesuai titah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2015 yang mewajibkan industri untuk membayarkan cukai di tahun berjalan. Efeknya, di Januari setoran kosong. 

Memang, kondisi industri secara umum, kata Ismanu, saat ini masih lemah, belum stabil. Namun, kini struktur industri sudah berubah dari Sigaret Kretek Tangan ke Sigaret Kretek Mesin. Pergeseran ini juga pada akhirnya akan ikut mengerek penerimaan negara karena cukai SKM lebih tinggi ketimbang SKT. 

“Ada pergeseran dari SKT ke SKM di pasar, kan, tarif cukainya lebih tinggi sehingga otomatis nanti ada tambahan,” ucapnya. 

Nah, menurut hitungan industri, siklus pasar bagus itu akan terjadi pada kuartal ke empat dan sekarang tren peak itu sudah mulai terasa sehingga Ditjen Bea Cukai tidak perlu khawatir.

“Siklus pasar bagus itu kuartal ke empat akan peak di sana, sekarang ini proses ke sana,”katanya.

Pahit-pahitnya, asumsi hitungan industri, andaikata penerimaan cukai turun hanya sekitar 0,5-0,1 persen saja. 

Ismanu mengingatkan, andaikata terjadi kekhawatiran target penerimaan tidak tercapai, solusinya tidak menambah beban terhadap industri, tetapi harus sepakat menyehatkan industri. Membuat pagar pengaman agar industrinya aman. Agar volume tercapai. 

“Cukai akan tercapai meskipun kondisi industrinya lagi lemah, jangan menakut-nakuti bahwa cukai tidak tercapai,” tegasnya.

Ismanu memberi contoh Malaysia, ketika produksi menurun, sentimennya menaikkan cukai 33% dan yang terjadi kemudian industrinya benar-benar rontok. Selain pendapatan tidak tercapai, di tahun-tahun berikutnya banyak industri berguguran, berantakan, tidak bisa balik lagi.  

“Kalau dipercepat akan terjadi kerusakan di tahun-tahun berikutnya. Kami berharap Kementerian Keuangan bersama Dirjen Bea Cukai untuk serius memelihara keberadaan IHT karena besaran kontribusi ke APBN. Sehingga terjadi hubungan yang simbiosis mutualis, agar IHT tetap lestari,” katanya. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mewanti-wanti pemerintah untuk tidak terus menerus mengejar cukai dari tembakau. Lebih baik kreatif melakukan ekstensifikasi. Bila fokus pada penambahan di industri hasil tembakau, sangat sulit. Industri tembakau terlalu dipaksa mengejar target dari pemerintah.

“Awal mulanya karena PMK 20/2015 yang mewajibkan industri membayar 14 bulan untuk mencapai target, dan kondisi ini jadi terus-menerus terjadi untuk menutup kekosongan itu. Padahal kondisi industri kurang baik,” tegas Enny.  

Pemerintah juga harus mengharmonikan regulasi industri jika ingin target-target penerimaan bisa tercapai. “Jika semua konsisten tidak ada saling gesek, industri lebih nyaman. Sekarang kalau kemudian misal ada anak kecil merokok ya bukan industri yang salah. Itu kegagalan pemerintah dalam menjaga distribusi rokok,” tegas Enny.