Meme4

Pemerintah Sangat Menghormati Kontribusi Besar Industri Tembakau

in News by

Kretek.co –  Staf Ahli bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan, Susiwijono
mengemukakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberi pesan agar dalam menyusun kenaikan tarif, seperti pajak dan cukai, tidak hanya mengejar dari sisi penerimaan negara tetapi juga memperhatikan keberlangsungan industri tembakau.

Dalam konteks ini, kata dia, Kemenkeu tidak melulu mengusung pendekatan penerimaan negara namun juga memperhatikan laju industri dan pertumbuhan ekonomi. “Ini yang dipesankan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani,” jelas Susiwijono, dalam sebuah diskusi pada akhir pekan lalu, Kamis (11/8).

Demikian juga kebijakan Kemenkeu soal cukai. Kemenkeu juga menjaga perimbangan dari tiga perspektif, tenaga kerja, penerimaan negara, dan kesehatan.

Jika porsi penerimaan yang terus digenjot, dikhawatikan justru tidak konstruktif di tengah perlambatan ekonomi.

“Pada saat bicara rencana kebijakan tarif cukai ke depan mempertimbangkan ekonomi dimana di dalamnya ada industri tembakau. Industri ini sudah besar, angka cukai Rp150 triliun. Cukai minuman beralkohol sehebat apapun paling tinggi Rp5 triliun,” ujarnya.

Ia menegaskan, kontribusi cukai hasil tembakau tidak tergantikan. Saat ruang fiskal menyempit seperti sekarang ini, pemerintah dipastikan akan menghormati betul besarnya penerimaan cukai dari tembakau.

“Penerimaan cukai tembakau tetap jadi andalan. Dari target APBN, cukai dari tembakau selalu di atas 95%. Kontribusi cukai IHT tadi terhadap total perpajakan, di atas 9-10%. Kami ibaratkan cukai tembakau ini seperti itik bertelur emas,” katanya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengemukakan, jika tarif cukai dinaikkan sementara kondisi ekonomi lesu dan industri sudah terbebani, maka dampak paling buruk terjadi PHK. “Kebijakan kenaikan cukai pasti akan memukul industri rokok. Ujung-ujungnya bisa terjadi PHK,” jelas Enny.

Enny menuturkan, cukai dan pajak dari hasil tembakau tidak mesti selalu harus dialokasikan untuk kesehatan dan akan lebih baik dipakai untuk kepentingan publik. Salah satu kepentingan publik yang bisa dibangun adalah perpustakaan umum, sarana transportasi, yang memberikan manfaat luar biasa kepada publik.

Sebab, jika bagi hasil dari cukai dialokasikan untuk pembangunan fasilitas kesehatan, hal itu akan menimbulkan multitafsir. “Tentang kesehatan apa? Menurut saya, karena ini dipungut dari publik, sedapat mungkin itu dikembalikan untuk kepentingan publik,” ujarnya.

Enny menuturkan, cukai tembakau punya kontribusi luar biasa mengalahkan sektor industri lain. Ia kembali mengingatkan, ketika menerapkan cukai, ruh utamanya pengendalian bukan untuk menggenjot penerimaan.

Di roadmap BKF 2006-2020 sudah jelas, bahwa kebijakan tembakau berpatokan kepada tiga hal yakni tenaga kerja, kesehatan,dan fiskal. Tidak bisa, masing-masing ingin menafikan yang lain. Jika aspek kesehatan dan fiskal dikedepankan sementara ketenagakerjaan dan industri dipinggirkan, maka jelas sudah tidak sehat lagi.

Enny menjelaskan, misalnya aktivis kesehatan mendesak rokok dihilangkan, pada tahapan ketiga aspek kesehatan menempatkan pada prioritas pertama, tapi tidak bisa prioritas kedua dan ketiga dalam hal ini fiskal dan ketenagakerjaan industri dihilangkan. karena itu menafikan juga roadmap yang ada.

Ketika dilakukan serampangan membabi buta tidak efektif juga. “Dampaknya ke produsen, jumlah perusahaan pabrikan jelas bakal terus menurun,” tandasnya.

Jangan lupa, ketika cukai terus naik, harga jual rokok makin mahal. Sudah menjadi fakta, rokok ilegal juga akan kian meningkat peredarannya. Ketika yang legal stagnan, yang meningkat ilegal, akibatnya aspek kesehatannya juga tidak tercapai. Di saat yang sama penerimaan negara dari cukai juga tergerus.

Misal kasus Singapura, meski punya penegakan hukum bagus dan tegas didukung birokrasi yang disiplin, ketika tarif cukai rokok dikerek terus menerus, peredaran rokok ilegal kian meningkat sehingga berujung kehilangan pajak.

Dampak jika IHT terus diuber untuk cukai, bisa dipastikan penerimaan bisa terus menurun, juga menimbulkan kejenuhan. Maka ekstensifikasi menjadi sangat penting, seolah IHT dikejar di tengah pelemahan ekonomi dunia.

“Sekarang kan baru alkohol dan IHT, mengapa misal pajak kendaraan, kan itu juga untuk fungsi pengendalian lingkungan, itu bisa dialihkan ke cukai,” tegasnya. (ep)