Tembakau Untuk Kemakmuran Indonesia

meme06

Karena Michael Bloomberg Tidak Memerangi Minuman Keras

in Opini by

Para petani, usahawan, perokok, bahkan para cendikia pemerhati rokok sering bertanya,”Kenapa Minuman Keras (Miras) yang lebih berbahaya dari aspek kesehatan tidak diperangi oleh para penggiat di bidang kesehatan?” Apakah karena sudah jelas ada fatwaharam? 

Oleh karenanya tak perlu aliansi untuk memeranginya? Tapi bukankah rokok juga telah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ataupun Muhammadiyah? Lalu kenapa ada aliansi untuk memerangi rokok sementara untuk Miras tidak? Banyak pertanyaan yang tak terjawab membandingkan rokok dengan miras. Ada kebingungan menjawabnya. Ada yang peduli ada yang biasa  saja.  Sebagian diantara mereka yang perhatian berseloroh,”Karena Michael Blooberg tidak memerangi Miras!

Tak usah geram dengan jawaban eufimistis di atas. Sebagaimana selalu saja muncul tuduhan Industrial Conspiration dari pihak anti rokok terhadap siapapun berpikir proporsionnal melihat kontribusi industri rokok di Indonesia.

Mereka diposisikan selalu memiliki kepentingan di sana. Kalau tidak mendapatkan untung, minimal mereka perokok. Jadi biarkanlah masing-masing berpijak di posisinya. Sarkastis ataupun eufimistis tak bisa dihindarkan kala ada benturan kepentingan yang menyangkut hajat hidup banyak orang.

Kementrian Keuangan adalah institusi yang berada ditengah dua benturan kepentingan baik yang pro maupun yang kontra terhadap rokok. Perannya sangat vital dalam membuat policy. Karenanya selalu dipenuhi masukan khususnya kala tarif cukai dalam pe-nggodog-an.

Viral harga rokok menjadi Rp50.000 per kemasan melalui media massa adalah misi mempengaruhi opini publik agar Kementrian Keuangan tak terlalu rendah dalam mengeluarkan policy. Dan untuk  kali ini metode yang dipakai sangat kreatif.  Ada semacam “Cyber Army” yang bekerja systemic untuk menggelindingkan bola salju opini dari survei yang sangat-sangat sederhana.  Bentuknya dengan pemaparan foto label harga di berbagai mini market yang jelas-jelas dibantah dari pengelola ritel.

Survei itu sangat-sangat sederhana karena tak ada penggeneralisiran kesimpulannya secara nasional melalui estimasi oleh peneliti. Ini wajar saja karena pengambilan samplenya juga purposive sampling yang memang secara metodolgi “haram” menggeneralisasi. Media sosial-lah sang  penggenaralisasi yaitu dengan mengkanalisasi pendapat yang pro dan kontra.

Dari samplenya saja coverage-nya tidak representatif karena hanya 1000 orang  sementara jumlah penduduk Indonesia 260 juta orang. Jika dipersentasecoverage sample hanya 38 mikro persen dari populasi yang berarti dari statistika sangat tentu tak tepat menggunakan label “signifikan” untuk sebuah penelitian.

Langkah taktis pembentukan opini penggerak anti tembakau dimulai kembali kala Presiden Joko Widodo menolak usulan ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Usulan yang semula dapat mencapai tujuan  tiba-tiba membentur tembok besar dengan pernyataan sederhana Presiden,”Jangan ikut-ikutan negara lain” dan “Memperhatikan kepentingan nasional” menjadi pedoman untuk menangani industri ini.

Urusan memperhatikan kepentingan nasional terkait rokok sebenarnya telah dirintis sejak tahun 2007. Di saat yang sama Menteri Keuangan juga Sri Mulyani. Saat itu Triger-nya Kementrian Keuangan mengusulkan perubahan sistem tarif cukai spesifik (rupiah per batang) dari sebelumnya advalorum (persentase kali harga eceran).

Banyak pihak yang berkeberatan dengan sistem ini karena terdapat konsekuensi akan merubah persaingan di masing masing strata pabrik. Penolakan juga datang dari pabrik khususnya yang telah memiliki brand di pasaran.Dengan keuatan brand-nya beban kenaikan harga eceran dapat langsung di alihkan ke konsumen sepenuhnya karena sensifitas harga produk mereka sangat rendah.

Menteri Keuangan akhirnya bersikukuh mengubah sistem tarif cukai dari advalorum ke spesifik.  Namun demikian disaat yang sama meminta Kementrian Perindustrian membuat Roadmap Industri Hasil Tembakau (IHT) kedepan. Maka disusnlah Roadmap IHT tahun 2007-2020 oleh Kementrian Keuangan, Perindustrian, Pertanian, Tenaga Kerja, dan tentunya Kesehatan.

Semenjak saat itu kebijakan tarif cukai rokok mengacu Roadmap IHT. Ada tiga aspek dalam Roadmap IHT yang menjadi prioritas kebijakan: penerimaan, tenaga kerja, dan kesehatan. Prioritas masing-masing aspek disesuaikan masing masing tahapan.

Periode jangka pendek tahun 2007-2010 memprioritaskan penerimaan, tenaga kerja, dan kesehatan. Periode jangka menengah tahun 2010-2015 menjadikan tenaga Kerja sebagai prioritas, disusul kesehatan, dan penerimaan, Periode jangka panjang 2015-2020 sudah menomorsatukan kesehatan disusul tenaga kerja dan penerimaan.

Setiap aspek yang prioritas dielaborasi atara lain aspek penerimaan diterjemahkan dengan menciptakan insdustri sehat, mendorong harga rokok riil (tidak lebih rendah dari harga banderol), mengurangi rokok ilegal, dan mendorong penyederhanaan strata.

Dalam rangka ini Kementrian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan law enforcement. Penutupan pabrik yang tidak comply ditutup. Pemantauan peredaran rokok di pasaran diitensifkan. Pita cukai diwajibkan personalisasi (pengkodean nama pabrik) agar tak ada penjualan pita antar pabrik karena ini pidana.

Penyederhanaan struktur tarif secaragradual dilakukan dengan cara penggabungan struktur tarif. Terlihat bahwa tarif sigaret mesin dan tangan tahun 2007 terdapat 19 layer tarif sedangkan tahun 2016 hanya 12 layer tarif. Dan dampak penyederhanaan struktur tarif ini menyebabkan kenaikan tarif cukai hingga 75%-80% di layer tarif tertentu.

Dari aspek tenaga kerja diwujudkan dengan memberi peluang usaha pada industri sigaret yang dikerjakan dengan tangan atau bisa disingkat Sigaret Kretek Tangan (SKT). Bentuknya adalah disparitas tarif cukai antara SKT dan SKM atau SPM.

Kita mengetahui di Indonesia rokok SKT diproduksi turun menurun dari generasi ke generasi seperti di Jepara, Kudus, dan Kebumen di Jawa Tengah dan Jawa timur di Kediri, Malang, dan Pasuruan. Kebijakan lainnya yanag strategis untuk menyerap tenaga kerja dengan dibuatkan layer tarif khusus untuk industri rumah tangga (golongan IIIB). Tahun lalu golongan IIIB ini tidak dinaikkan sama sekali tarif cukainya demi melindungi ratusan ribu tenaga kerja. Kebijakan ini terbukti ampuh. Selama tahun 2016 tidak satupun terdapat pemuatan PHK industri rokok.

Hanya aspek kesehatan yang memerlukan pengertian satu sama lain antar kementrian untuk diseragamkan. Tuntutan Kementrian Kesehatan menambah PHW (Picturial Health Warning) melebihi 40% di bungkus rokok adalah bentuk konkrit kekurang puasan atas kemajuan implementasi Peraturan pemerintah Nomor 109 tahun 2012. Negeri sebesar Swiss dimana WHO (World Health Organisation) bermukim, ternyata rokok asal Indonesia tak menggunakan PHW. Dan tak ada kritikan situasi ini ke WHO atas persoalan ini.

Kalaupun minimal penggiat kesehatan jangan terlalu merasa selalu dibawah negara-negara maju untuk urusan ini. Ini tercermin dari kegelisahan para penggiat kesehatan lantaran formalitas ratifikasi FCTC ditolak presiden.

Aspek kesehatan juga masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Misalnya klaim sepihak penggunaan dana kesehatan untuk menanggulangi bahaya rokok adalah tiga kali nilai cukai nya. Ini berarti setara Rp500 triliun. Metodologinya, periodenya, dan tempat penelitiannya perlu di-publish agar publik dapat menilai.

Perlu sikap egaliter masing masing kementrian untuk membahas kepentingan nasional di sektor ini. Satu cara egaliter dalam membahasnya adalah kesediaan duduk bersama dan membuka data bersama. Menjadi tak elok menolak hanya lantaran satu article FCTC yang “meng-haram-kan” bicara dengan industri rokok.

Roadmap IHT periode 2007-2020 adalah upaya maksimal menyatukan sekian persepsi kementrian dalam menangani rokok. Langkah Presiden Jokowi agar mengkaji kembali permasalahan ini perlu diapresiasi. Tentu karena banyak persoalan yang signifikan yang harus ditangani secara hati-hati.

Dan untuk Indonesia, Presiden turun tangan menangani persoalan rokok ternyata bukan pertama kali. Presiden Soekarno tahun 1946 melalui UU Nomor 21 Tahun 1946 Tentang Cukai Tembakau yang mengatakan dalam satu konsideranya,”percentage cukai tembakau dirasakan amat tinggi dan memberatkan kepada rakyat”.

Kemudian memutuskan dalam pasalnya yaitu,” Menurunkan Cukai Tembakau”.  Catatan Ini menyimpulkan bahwa rokok bagi Indonesia rokok hingga saat ini belum berubah “statusnya” sejak 1946. Yang jelas pada tahun 1946 Michael Bloomberg tak mungkin protes apalagi mengucurkan dana untuk memprotes. Maklum tahun 1946 Bloomberg baru berusia 4 tahun karena Lahir 14 February 1942.

***

Oleh: Sunaryo Kartodiwiryo

Pengamat Perpajakan

Sumber: https://indonesiana.tempo.co/read/92262/2016/10/04/info.indonesiana/karena-michael-bloomberg-tidak-memerangi-miras

 

Tags:

Latest from Opini

meme06

Curhat Petani Tembakau 

Kondisi cuaca membuat produksi tembakau petani mengalami penurunan secara kualitas. Tanaman tembakau
Go to Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com