Tembakau Untuk Kemakmuran Indonesia

meme06

Curhat Petani Tembakau 

in Opini by

Kondisi cuaca membuat produksi tembakau petani mengalami penurunan secara kualitas. Tanaman tembakau adalah produk yang sangat sensitif terhadap cara budidaya, lokasi tanam, musim/cuaca, dan cara pengolahan. Sebab itu, suatu kultivar tembakau tidak akan menghasilkan kualitas yang sama apabila ditanam di tempat yang berbeda agro ekosistem. 
Cuaca tahun ini kurang bersahabat dengan petani tembakau, di mana hampir 60 persen tanaman tembakau rusak akibat diguyur hujan setiap hari. Kondisi ini berimbas pada kerusakan tanaman seperti tembakau.  

Kabupaten Temanggung, Wonosobo ,Boyolali ,klaten  Propinsi Jawa Tengah adalah salah satu sentra tembakau terbesar di Indonesia. Akibat anomali cuaca yang tak menentu, tingkat kerusakan tanaman tembakau terparah berada di Propinsi Jawa tengah sebagai salah satu penghasil tembakau terbesar kedua setelah Jawa Timur. Dan ini menjadi penyebab utama gagal panen tahun ini. Petani tembakau menyadari bahwa anomali cuaca pada tahun ini membuat penurunan kualitas dan kuantitas produksi. Imbasnya pun berantai pada perekonomian .

Dukungan Stakeholders?

Budaya bercocok tanam tembakau sudah turun temurun ada di Indonesia. Industri hasil tembakau (IHT) juga sangat berkembang di Indonesia karena semua bahan baku rokok ada di sini. Petani Indonesia sebenarnya sangat mampu untuk memproduksi tembakau sendiri, baik dari sisi lahan maupun sumber daya manusia. Kalangan petani sejak lama memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu longgar terhadap impor tembakau. Sehingga industri rokok asing justru yang menikmati nilai tambah kekayaan alam Indonesia ini. Data yang dilansir APTI menyebutkan, produksi rokok nasional pada 2015 tercatat sebanyak 360 miliar batang.

Masuknya tembakau import yang sangat besar ini sangat mempengaruhi harga karena mekanisme import yang sangat mudah serta dari sisi harga relatif lebih murah.Pada titik inilah, APTI mencatat beberapa hal.

Pertama, longgarnya regulasi import tembakau menyebabkan jumlah tembakau import selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan pengalihan kebutuhan industri yang dulu menggunakan bahan baku tembakau lokal akan cenderung beralih ke tembakau import. Import tembakau akan berakibat ambruknya pondasi perekonomian di tingkat petani lokal karena harga menjadi murah dan tembakau kualitas rendah cenderung tidak terserap. Dalam estimasi petani tembakau, kebutuhan pasokan tembakau di kisaran 360 ribu ton (1 batang rokok = 1 gram tembakau). Merujuk data APTI, kapasitas produksi tembakau petani Indonesia tahun 2015 mencapai 225.583 ton. Artinya, masih ada kebutuhan sekitar 175 ribu ton, yang kemudian ditutup pemerintah dengan mengimpor tembakau dari luar negeri, antara lain dari benua Amerika dan China

Kedua, pola perlindungan terhadap para petani perlu dibuat dalam rangka meningkatkan hasil panen dan outputnya ialah kesejahteraan petani. Pemerintah lewat DBHC HT  bisa mengawalinya dengan meningkatkan sarana dan prasarana produksi tembakau agar sesuai dengan kebutuhan industri baik kualitas maupun kuantitas. Bantuan seperti benih atau alat produksi akan sangat menekan biaya produksi. Karena selama ini DBHC HT yang kembali ke daerah hanya 2% itupun pengalokasianya belum bisa maksimal.APTI meminta peningkatan dar 2 % menjadi 20 % dan bisa di manfaatkan demi kepentingan sektor pertanian tembakau.

Ketiga, Petani tembakau makin resah dengan meningkatnya konsumsi rokok mild dan rokok putih, karena bahan baku rokok tersebut sebagian besar tidak menggunakan tembakau lokal yang terkenal aromatic dan bernikotin tinggi. Pembelian tembakau dari petani Indonesia belakangan semakin menurun. Longgarnya kran impor tembakau, membuat banyak pelaku industri lebih memilih membeli tembakau impor yang umumnya memang lebih murah. dengan demikian Pemerintah harus arif dalam mensikapi hal tersebut  dengan langkah menaikan cukai rokok import atau putih dan melindungi kretek sebagai penyerap tembakau nasional.

Urgensi RUU Pertembakauan

Harus diakui, keberadaan sektor pertembakauan memberikan kontribusi riil bagi Negara. Mulai berkontribusi pada penerimaan Negara melalui pajak, cukai hasil tembakau, penyerapan tenaga kerja, dan masih banyak lagi. Merujuk data resmi, IHT menyerap lebih dari 6 juta tenaga kerja (Data Kementerian Perindustrian pada 2015) sebesar populasi Surabaya, Malang, dan Bandung jika digabung. Angka ini terdiri atas lebih-kurang 2 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 600 ribu tenaga kerja pabrikan, dan 2 juta pedagang/peretail.

Data Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada 2015 menunjukkan bahwa IHT merupakan penyumbang pajak terbesar ketiga bagi Indonesia, setelah PPN dan PPH. Total pembayaran pajak produk tembakau di tahun 2015 mencapai 173,9 triliun, yang terdiri atas cukai tembakau, pajak daerah, dan PPN rokok. Sementara, data BPS pada 2014 menyebutkan IHT merupakan penyumbang ekspor yang signifikan terhadap negara, dengan peningkatan nilai sebesar 52 persen sejak 2010 sampai dengan 2014.

Kontribusi riil tersebut, harus dibarengi langkah tegas pemerintah untuk melindungi keberadaan dan keberlangsungan sektor pertembakauan melalui regulasi. Bahwa setiap usaha/bisnis amat memerlukan kepastian hukum di manapun usaha tersebut dijalankan agar memperoleh ketenangan menjalankan usaha dan dapat memproyeksikan usahanya di masa depan. Demikian pula yang terjadi pada petani tembakau.

Polemik perlu tidaknya Indonesia meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) menjadi problem besar bagi sektor pertembakauan nasional. Petani tembakau patut berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak memprioritaskan mengaksesi FCTC. Hal itu terkuak dalam rapat kabinet terbatas yang berlangsung di Istana Presiden beberapa waktu lalu. Sikap tegas Presiden menyatakan pemerintah tidak akan mengikuti tren internasional dengan beramai-ramai mengaksesi FCTC. Bagi Presiden, kepentingan nasional harus diutamakan.

Bagi petani tembakau, pemerintah tidak perlu mengaksesi FCTC, karena Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan (PP 109/2012) sudah sepenuhnya mengadopsi isi FCTC. Akan lebih baik lagi DPR RI dan pemerintah duduk bersama membuat peraturan-peraturan yang mampu melindungi sektor pertembakauan.

Harapan petani Pemerintah untuk segera membuat kebijakan pembatasan import tembakau serta pengenakan bea masuk tinggi  bagi tembakau import dan rokok import sebagai bentuk melindungi kedaulatan petani untuk itu  sebaiknya Pemerintah berani mengambil keputusan tersebut  sebagai langkah pendahuluan sebelum RUU tembakau di sahkan.

Gayung bersambut, DPR memasukkan RUU Pertembakauan sebagai salah satu RUU Prolegnas 2015 dan 2016. Bagi DPR, RUU Pertembakauan  merupakan aspirasi dan kebutuhan hukum berbagai pemangku kepentingan. RUU Pertembakauan diharapkan dapat memperbaiki regulasi dari berbagai aspek, seperti pengelolaan tembakau baik dari sisi budidaya, kepentingan petani, produksi, tata niaga, penerimaan negara, ketenagakerjaan, maupun aspek kesehatan.

Pembahasan RUU Pertembakauan di DPR sudah cukup mendapatkan masukan dari berbagai pihak, seperti Komnas Pengendalian Tembakau, pelaku usaha pabrik, asosiasi petani tembakau, petani cengkeh, kepala daerah, serta stakeholders lain.  DPR mengklaim, RUU Pertembakauan ini semata-mata untuk rakyat. Prosesnya pun harus pelan-pelan dan hati-hati, untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena UU tidak boleh diskriminatif.

Pada 27 Juli 2016 lalu, Baleg menyetujui RUU Pertembakauan untuk dibawa ke pembahasan tingkat II untuk menjadi inisiatif DPR. Dari 10 fraksi di Baleg, hanya Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyatakan masih membutuhkan kajian mendalam terkait RUU tersebut. Meski demikian, pada perjalanannya, RUU Pertembakauan terkesan “dihambat” oleh pimpinan DPR. Seharusnya, RUU Pertembakauan bisa dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif. Namun, faktanya RUU tersebut gagal dibawa ke Rapat Paripurna, karena Pimpinan Dewan tidak membawa RUU tersebut ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk dijadwalkan pengesahannya.

Dalam pantauan petani tembakau, selama proses pembahasan RUU tersebut, tidak menyalahi aturan untuk dibawa ke rapat paripurna. Petani tembakau pun meyakini pembahasan RUU di Baleg itu tidak ada mekanisme yang dilanggar. Kejanggalan di tingkat pimpinan DPR tersebut pun menimbulkan pertanyaan besar. Bahkan surat APTI yang ditujukan ke Pimpinan DPR tidak segera ditanggapi secara serius. Sementara, surat audiensi dari kelompok anti tembakau segera direspon. Jadi wajar jika petani tembakau protes dan mempertanyakan sikap pimpinan DPR.

Terlepas dari polemik di internal pimpinan DPR, nasib dan kelangsungan penghidupan jutaan rakyat Indonesia yang terlibat dalam IHT nasional saat ini bergantung kepada itikad baik (good will) DPR dan Pemerintah. Pemerintah berkewajiban mensejahterakan petani tembakau. dalam konteks inilah, RUU Pertembakauan sebaiknya segera diwujudkan melalui proses yang demokratis dan transparan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pemangku kepentingan terkait. Keputusan apakah akan tetap bisa menanam tembakau pada tahun depan atau tidak, tergantung dari keputusan politik dari negara ini.

Salamatkan  tembakau selamatkan IndonesiaWallahu a’lam bish-shawabi.

Yudha Sudarmaji

(Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia / DPN APTI)

Latest from Opini

Go to Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com