Tembakau Untuk Kemakmuran Indonesia

Category archive

Cukai

Pemerintah Harus Tiru Amerika, Mampu Melindungi Industri Rokok Lokal

in Cukai by
kretek1-jpg3

Kretek.co –  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat penerimaan cukai sepanjang kuartal I 2017 Rp6,9 triliun, turun 12,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp7,9 triliun. Capaian penerimaan cukai tersebut juga baru mencapai 4,4 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 Rp 157,2 triliun.

Jika dirinci dari data penerimaan kuartal I 2017 DJBC, penerimaan cukai terbesar masih berasal dari cukai hasil tembakau (CHT) Rp5,9 triliun, tetapi baru mencapai 3,9 persen dari target Rp149,9 triliun.

Disusul cukai minuman mengandung etil alkohol sebesar Rp982,7 miliar atau 17,8 persen dari target Rp5,5 triliun dan cukai etil alkohol Rp34,54 miliar atau 23 persen dari target Rp150 miliar. Sedangkan, pendapatan cukai lainnya baru mencapai Rp12,26 miliar atau 0,8 persen dari target Rp1,6 triliun.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Ismanu Soemiran, berpendapat, besaran cukai itu dasar ketetapannya dari APBN. Idealnya, rokok naik linier dengan inflasi, pertumbuhan dan faktor lain. Menurut Ismanu, setiap kenaikan di luar pertimbangan tersebut membuat beban industri nasional hasil tembakau (IHT) menjadi naik, hal ini berdampak kontra produksi.

“Faktor lain itu yang sulit diprediksikan. Sebab, ini bersifat kebijakan atas dasar kebutuhan keuangan Negara,” kata Ismanu, dalam keterangan pers, Senin (17/4).

Mengenai penurunan di kuartal 1 di atas, dikatakan Ismanu, lebih diakibatkan oleh kondisi perlambatan secara umum di hampir semua sektor usaha. Faktor lain, disebabkan oleh masih berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.04/2015 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Terkait rencana Kementerian Keuangan akan menyederhanakan layer menjadi sembilan layer, dari 12 layer, dalam penetapan tarif cukai rokok, ditegaskan Ismanu, IHT di Indonesia itu sangat heterogen. Setiap pengurangan (penyederhanaan) layer akan membawa korban. Korban ini sangat relatif, tergantung layer yang mana yang disederhanakan.

“Bahwa, IHT itu memiliki 3 lapis kelas, yakni besar, menengah, dan kecil. Sementara, pola pasar IHT adalah “pasar kanibalisme”, dimana setiap ada korban pabrik, bisa menyehatkan pabrik yang lain,” terang Ismanu.

Menurut Ismanu, sesungguhnya tidak rumit bila jumlah layernya mampu mengakomodir jumlah varian jenis produksi rokok. IHT Indonesia yang heterogen, bila layernya sedikit justru menjadi rumit. Oleh karena itu, Perkumpulan GAPPRI mengusulkan untuk penyederhanaan layer yang direncanakan Pemerintah harus adil dan berani menunjukkan keberpihakannya dengan menegakkan keadilan dan genuinitas, mana yang benar-benar murni industri hasil tembakau lokal.

Ditegaskan Ismanu, pengertian adil itu bila Pemerintah tidak mengorbankan pabrik lokal, sebagaimana di Amerika, Pemerintahannya jelas-jelas berpihak kepada industri lokalnya, yaitu ketika kretek sejak tahun 2010 dilarang masuk ke Amerika.

“Mudah-mudahan pemerintah Indonesia berani meniru sikap tegas Amerika yang melindungi industri lokalnya. Kalau berani itu pemerintah benar-benar menunnjukkan Indonesia yang berdikari,” tegas Ismanu.

EKT

Plastik Hampir Dipastikan Kena Cukai

in Cukai by
img-20160531-wa0013_resize

Kretek.co – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi memastikan rencana objek cukai baru yang akan dikenakan pemerintah hanya untuk plastik dan belum ada tambahan pungutan cukai lain.

“Kami masih melakukan kajian lanjutan dari apa yang sudah diterapkan sekarang yaitu plastik. Mengenai apa saja tentu nanti setelah kajian itu lengkap,” kata Heru, seusai mengikuti rapat dengar pendapat mengenai pencapaian Bea Cukai 2016, di Jakarta, Senin.

Heru mengatakan bisa saja pemerintah menambah objek cukai selain rokok, minuman mengandung ethil alkohol dan ethil alkohol, namun hal itu membutuhkan kajian maupun koordinasi dengan instansi dan sektor terkait serta masyarakat.

“Untuk variasinya, tergantung konsern dari negara itu sendiri dalam rangka membatasi dan mengendalikan konsumsi maupun peredarannya, termasuk dalam rangka melindungi lingkungan,” katanya.

Heru mengharapkan ada kepastian pengenaan cukai untuk plastik yang telah diwacanakan sejak tahun lalu, tapi masih tertunda pelaksanaannya karena menunggu jadwal pembahasan dengan DPR RI.

“Harapannya secepat mungkin, karena saya juga konsern ke penerimaannya. Tapi ini sudah disampaikan oleh Komisi XI untuk segera didiskusikan,” ujarnya pula.

Heru mengakui proses pengenaan cukai baru tidak mudah, karena selain harus melalui tahapan kajian, perlu dilakukan komunikasi dengan sektor industri maupun parlemen, sebelum nantinya diterapkan menjadi kesepakatan bersama.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan tambahan penerimaan dari cukai plastik sebesar Rp1 triliun pada 2016, namun rencana pengenaan cukai tersebut urung dilakukan. Pada APBN 2017, pemerintah menargetkan cukai plastik sebesar Rp1,6 triliun.

Selain pengenaan cukai plastik, usulan pengenaan objek cukai baru yang pernah muncul adalah minuman berkarbonasi atau soda, namun ide tersebut tidak berlanjut karena adanya resistensi dari kalangan industri.

Penambahan objek cukai baru merupakan salah satu rencana otoritas Bea dan Cukai tahun 2017 untuk optimalisasi penerimaan negara agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN.

EPS/Antara

Sah, Plastik Resmi Kena Cukai Mulai Tahun Depan

in Cukai by
cukai rokok

Kretek.co -Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi memastikan plastik akan menjadi komoditas kena cukai mulai 2017, setelah DPR memberikan persetujuan atas pengenaan cukai barang tersebut.

“Kalau sudah mendapatkan persetujuan, kita akan membuatkan PP-nya, setelah itu berjalan (pengenaan cukai plastik),” kata Heru saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Heru menjelaskan pengenaan cukai plastik tersebut bisa dilakukan pada 2016, bahkan proyeksi penerimaan dari cukai tersebut bisa mencapai Rp1 triliun dan telah tercantum di APBN-Perubahan.

Namun, hingga berakhirnya tahun, agenda mengenai pengenaan cukai plastik belum bisa diagendakan antara pemerintah dengan DPR, sehingga rencana tersebut harus tertunda hingga 2017.

“Kita sedang menunggu waktu dari Komisi XI, pemerintah sudah siapkan semua,” kata Heru.

Ia juga memastikan pemerintah hanya mengusulkan plastik sebagai barang kena cukai yang baru, dan belum ada komoditas lain yang diajukan untuk kena cukai, karena semua masih dalam kajian.

“Plastik karena merusak lingkungan. Yang paling merusak itu adalah plastik kresek. Dari 17 persen sampah plastik, 67 persennya dari kantong plastik. Itulah kenapa kita memprioritaskan plastik sebagai obyek cukai dalam rangka pengendalian,” kata Heru.

Mengenai sistem tarif cukai untuk plastik dan hal teknis lainnya, Heru menambahkan hal itu masih tergantung pembicaraan dengan DPR dan belum ada pembahasan secara mendetail.

Untuk potensi kehilangan Rp1 triliun dari batalnya pengenaan cukai plastik tahun ini, Heru mengharapkan hal itu bisa dikompensasi dari surplus penerimaan bea keluar sekitar Rp400 miliar pada akhir 2016.

“Bea keluar kita surplus sedikit, outlook kita sekitar Rp400 miliar surplusnya. Mungkin kompensasinya dari situ,” kata Heru.

Sebelumnya, pemerintah dan Komisi XI DPR telah mengagendakan pembahasan mengenai barang kena cukai terbaru pada masa sidang menjelang akhir tahun, namun kembali tertunda setelah DPR kembali memasuki masa reses.

Selama ini, pemerintah hanya mengenakan cukai terhadap tiga jenis komoditas yaitu produk hasil tembakau atau rokok, ethil alkohol dan minuman mengandung ethil alkohol.

Sumber: Antara

1 2 3 9
Go to Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com